Suguhan Sinetron Politik
Sebagai WNI, tentu kita sudah bersahabat dengan lemahnya perlindungan negara terhadap data pribadi. Salah satu kasus yang paling besar adalah bocornya data BPJS Kesehatan, ratusan informasi pribadi diperjualbelikan secara bebas di pasar gelap. Atau kalau menurut kamu kasus ini kejauhan, coba aja beli gorengan, bisa jadi bungkusannya terbuat dari kertas-kertas data seperti Dukcapil, dll.
Tapi kali ini ada permasalahan soal data yang lebih serius. Gimana enggak, sampai tulisan ini ditulis, setidaknya ada empat jenderal polisi yang menjadi tersangka kasus penyadapan petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo sendiri. Parahnya lagi, si tersangka utama alias LSP merupakan mantan Kapolri terlama dalam sejarah negeri ini pasca reformasi. Belakangan dia juga dipercaya Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Ya, setelahnya seperti yang kita tahu, muncul banyak asumsi dan opini soal kasus ini. Ada yang bilang Prabowo dikhianati lah, ada yang ngomong ini ulah Geng Solo lah, yang pasti komentar-komentar warganet terus berseliweran.
Elit Tawuran, Rakyat Tetap Jadi Korban
Dari berbagai komentar itu saya melihat adanya kecenderungan untuk memihak, apakah dikubu Prabowo, atau kubu Solo. Sehingga kolom-kolom komentar kini isinya adalah perselisihan Prabowo vs Geng Solo. Kasus ini menyedot perhatian masyarakat, dan meninggalkan pokok permasalahan bangsa yang lebih penting.
Di Papua, ribuan hektare hutan masih terbakar. Di Kalimantan dan Sumatera juga. Di Aceh, kekerasan aparat terus terjadi, bahkan satu orang meninggal dunia. Kondisi perekonomian juga belum pulih.
Pertengkaran elite tidak simsalabim mengubah kondisi jadi lebih baik. Bahkan, ketika pengawasan negara terhadap penggunaan kekuasaan melemah, masyarakat bisa menjadi pihak yang paling rentan. Jangan sampai seluruh energi publik tersedot untuk mengikuti drama elite, sementara persoalan struktural yang menyentuh kehidupan masyarakat kehilangan perhatian.
Rakyat Harus Apa?
Kasus ini terjadi tepat saat gelombang protes sedang melanda tanah air. Pada momentum Hari Sumpah Pemuda kemarin, mahasiswa bersama dengan masyarakat melakukan demonstrasi di berbagai kota sebut saja Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Aceh.
Gelombang protes dan kritiik masyarakat ini membawa persoalan dan tuntutan kepada elit. Jangan samapai konflik elit membuat masyarakat lupa terhadap tuntutan tersebut. Pergantian posisi, pengkhianatan, tukar jabatan, adalah hal yang biasa dalam politik.
Jangan sampai konflik elite meredupkan semangat perjuangan yang sudah membara, karena terkuaknya kasus ini bukan kemenangan bagi rakyat dan demokrasi.
Elite boleh saja berkonflik, tetapi jangan sampai masyarakat ikut terseret menjadi pendukung salah satu kubu tanpa mempertanyakan kepentingannya. Hari ini mereka mungkin saling pukul, besok bisa saja kembali duduk bersama dalam satu meja kekuasaan. Sementara itu, persoalan masyarakat tidak otomatis selesai hanya karena satu elite berhasil mengalahkan elite lainnya.
Terakhir, saya akan menutup tulisan ini dengan penggalan lirik lagu Radiohead “…the government, they don’t speak for us.”
Gambar: Pinterest

Comments