Ada saja alasan di balik pencekalan orang yang menyampaikan kritik.

Kasus antikritik terus bermunculan. Sebelumnya, banyak mural yang menyampaikan kejengahan terhadap penanganan pandemi di Indonesia dihapus, sementara pembuatnya dicari-cari.

Lebih lanjut, seorang peternak yang membentangkan poster “minta tolong” saat Jokowi lewat, berujung ditangkap polisi. Juga kasus yang baru-baru ini, sejumlah mahasiswa UNS dicekal polisi selepas membentangkan poster “minta tolong” (pula) ketika Jokowi datang ke kampus mereka. Hadeeehhh…..!!! Ini sebenarnya gimana sih!?. Mengkritik lewat media sosial, kena UU ITE. Mengkritik lewat seni, dihapus. “Minta tolong”, malah dicekal.

Masyarakat tentu dibuat terheran-heran dengan semua itu. Katanya dulu masyarakat diminta mengkritik, udah dituruti eh…malah dicekal. Ribet amat kayak cewek! Ya, kan? “Ya ndak tahu, kok tanya saya!?”.

Bentar-bentar! Coba kita jangan terlalu jujur sewot dulu! Mari melihat dari sudut pandang lain! Nampaknya pencekalan orang yang menyampaikan kritik itu bukan semata didasarkan pada penjilatan, eh…maksud saya bukan semata didasarkan pada kepatuhan. Ada beberapa alasan di balik hal tersebut. Berikut beberapa kemungkinannya.

  1. Gabut

Salah satu alasan logis kenapa para aparat melakukan pencekalan orang yang menyampaikan kritik adalah mereka kurang kerjaan. Bisa jadi, saat ini para aparat tersebut melihat bahwa masyarakat sudah mulai taat berlalu lintas, plus menaati protokol kesehatan. Mereka merasa bahwa masyarakat sudah membawa surat-surat lengkap (termasuk surat vaksin), juga selalu pakai helm, masker, dan tak lupa sarung tanngan. Selain itu, saat ini peran mereka juga sudah mulai digantikan oleh e-tilang.

Akibatnya, semakin menganggurlah mereka. Mau ngopi ke warkop, nanti dikira razia; mau mabar Zuma, kalau ketahuan malah repot. Berangkat dari situ muncullah ide untuk mencekal orang-orang yang menyampaikan kritik. Jadi, jangan suuzan dulu, ya! Mungkin mereka bukan sedang menjilat antikritik, mereka cuma gabut a.k.a kurang kerjaan.

2. Mempertahankan Pekerjaan

Masyarakat kecil sudah tahu dan merasakan sendiri dampak tumbangnya ekonomi akibat pandemi. “Iso nduwe penggawean ing ndalem mangsa pandemi koyok ngene iku bersyukur banget”. Hal ini ternyata juga disadari oleh para aparat, khususnya mereka yang melakukan pencekalan. Apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya merupakan upaya untuk menunjukkan―khususnya kepada Jokowi―bahwa kinerja mereka baik dan cekatan.

Dengan demikian, persentase kemungkinan mereka dipecat jadi lebih kecil; dan tentunya mereka tetap bisa mencari sesuap nasi untuk anak dan istri. Lha mau gimana lagi? Jika pun mereka ngirim tulisan ke Milenialis.id―untuk mencukupi makan sehari-hari―ujungnya malah kecewa. Lha kenapa? Karena banyak ditolaknya (kayak tulisan-tulisan saya. Huhu….)

3. Membuat Berita Lebih Bervariatif

Tak menutup kemungkinan para aparat yang melakukan pencekalan itu bekerja sama dengan banyak media. Bisa jadi, media-media tersebut sudah terlalu jenuh terus-terusan memberitakan angka kasus positif, sembuh, dan kematian akibat Covid-19. Tak hanya mereka, masyarakat sendiri sebenarnya juga sudah bosan dengan hal tersebut. Akibatnya apa? Masyarakat perlahan mulai menjauh dengan pemberitaan yang isinya itu-itu terus; di sisi lain rating media-media tersebut jadi turun.

Nah, guna menanggulangi problematika ini, media-media itu perlu menyuguhkan sesuatu yang fresh untuk kembali menarik minat masyarakat. Berawal dari situ, mereka kemudian mengajak aparat kerja sama. “Ndilalah momennya pas banget, banyak bermunculan masyarakat yang menyampaikan kritik, dan pencekalan terhadap mereka bila diberitakan jelas akan menarik perhatikan banyak orang dan bisa mendongkrak rating media yang memberitakan”, begitu kiranya pikir mereka.

4. Menunjukkan kepada Publik bahwa Aparat Itu Dekat dengan Rakyat

Selama ini aparat yang melakukan pencekalan tersebut mungkin merasa bahwa publik menilai mereka itu nggak punya kedekatan sama rakyat. Nah, melalui pencekalan itu mereka berupaya mengubah persepsi publik. Mereka berusaha keras membangun dan membentuk sedemikian rupa personal branding mereka agar publik tidak lagi salah paham. Mereka ingin menunjukkan bahwa, “Ini lho kami! Dekat banget dengan rakyat kan? Kami ada di mana-mana, dan kami sangat-sangat memperhatikan rakyat”. Lho, iya bener, memperhatikan rakyat. Kalo mereka nggak memperhatikan rakyat, nggak mungkin kan mereka melakukan pencekalan pada rakyat yang “minta tolong”?.

5. Tentu Saja Mengamalkan Sila Ke-5 Versi Mereka yakni, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang Bisa Membeli Pasal”.

Editor : Hiz

Foto : Pexels